Pansus Terancam Bubar
Jakarta-HARIAN BANGSA
Kerja Pansus Century selama ini terancam percuma, pansus bakal tak ada artinya. Hal itu terkait surat yang dikirim Presiden SBY ke DPR terkait RUU Pencabutan Perppu JPSK (Jaring Pengaman Sistem Keuangan).
Jika usulan itu diterima oleh DPR, kiprah Pansus nantinya tidak akan maksimal sehingga lebih baik dibubarkan saja. "Kalau misalkan diterima, Pansus Angket Century mending dibubarkan saja," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Jumat (8/1).
Namun demikian, pada Rapat Paripurna DPR Selasa 12 Januari 2010 mendatang, surat ini akan dibacakan kepada anggota Dewan.
"Sebenarnya surat ini biasa-biasa saja andaikan substansinya tidak membahas masalah Bank Century," kata Priyo.
Surat Presiden SBY terkait RUU tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) No 4/2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dinilai menggunakan data yang keliru. Surat bernomor R-61/Pres/12/2009 itu menyebutkan DPR menolak Perppu itu pada sidang paripurna 30 September 2009. Padahal DPR telah menolaknya pada Desember 2008.
"Pada rapat paripurna Selasa depan, surat ini akan dibacakan," kata Priyo.
Priyo menambahkan, jika RUU pencabutan Perppu diterima, implikasinya Perppu JPSK akan terus berlaku. Sehingga pihak-pihak yang terkait dengan bailout Century akan selamat karena mempunyai payung hukum.
Namun, jika DPR menolak, dampak lainnya bisa berupa pemakzulan jika bukti-bukti yang ada di pansus DPR sekarang ini benar-benar ditindaklanjuti.
“Ini surat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ditujukan kepada DPR pada 5 Januari lalu sudah bocor ke pers. Di mana SBY merasa perlu agar DPR membahas Perppu No.4/2008 tentang JPSK bank century. Surat itu akan diumumkan pada rapat paripurna dan Bamus DPR atau konsultasi rapat pimpinan dewan dengan fraksi-fraksi pengganti Bamus, untuk menerima atau menolak Perppu itu,”tandas Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso bersama Wakil Ketua Pansus Gayus Lumbuun, I Wayan Sudhirta (anggota DPD RI) dan Ray Rangkuti (Lingkar Madani) dalam dialektika demokrasi “Menunggu Kinerja Pansus Mengusut Aliran Dana Bank Century “ di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Jumat (6/1).
Tapi, kalau DPR tetap menolak maka implikasinya sangat serius. “Kalau dibaca secara seksama surat itu, SBY khawatir Perppu itu berdampak kepada pemerintah dan menganggap Perppu itu masih berlaku. Jadi, kalau DPR menolak dan Perppu itu tetap tidak berlaku, maka implikasinya sangat serius,”ujar politi Golkar ini.
Yang pasti menurut Gayus, ke depan pansus akan lebih menarik, karena setiap anggota pansus sudah mempunyai data-data lebih lengkap dan detil lagi terkait aliran dana ke bank century berikut nama-nama penerima bailout tersebut. Namun, hal itu masih rahasia dan nanti pasti diumumkan kepada publik.
“Nama-nama penerima dana bailout itu tidak jauh dengan yang disebut-sebut selama ini termasuk parpol tertentu pendukung pilpres. Jadi, jangan khawatir pansus akan masuk angin,”tutur politisi PDIP ini.
Gayus mengakui bailout century itu berawal dari rapat dewan gubernur BI dan jajarannya yang dipimpin langsung oleh Boediono untuk membahas khusus RPJP Rp 6,7 triliun. Ia menceritakan Zainal Abidin, salah satu deputi gubernur BI ketika itu mengusulkan bahwa century itu bank gagal-bukan gagal sistemik. Anehnya, Zainal kemudian dicopot dari jabatannya dan dinonjobkan. “Bahkan Hj. Siti Fajriyah-salah satu deputi yang lain, menangis dan kini mengalami stroks akibat menolak bailout century ini. Jadi, memang aneh. Rapat RPJP khusus century dan Perppu pun untuk century, ada apa ini? Anehnya lagi Boediono menolak hasil audit BPK,”kata Gayus heran.
Mengenai batas waktu kerja pansus selama 60 hari yang dikhawatirkan masyarakat tidak akan tuntas pembahasan skandal century itu, Gayus dan Priyo sependapat jika kerja pansus sesungguhnya tidak dibatasi. “Kalau 60 hari itu hanya waktunya pansus melaporkan hasil kinerjanya ke paripurna DPR. Selanjutnya fraksi-fraksi diminta untuk menyikapi hasil pansus; dilanjutkan atau dihentikan? Itu nanti akan diputuskan pada paripurna DPR,”tutur Priyo lagi.
Yang pasti menurut Priyo, pansus mengalami kegelisahan dengan munculnya banyak iklan di media yang menganggap bahwa pansus angket skandal century ini sebagai geromobolan orang yang akan mendiskriditkan negara. “Pansus menghadapi kegelisahan dengan iklan itu. Yang dipertanyakan dari mana dana iklan yang besar itu, akankah dari sumber century? Kita belum tahu,”ungkap Priyo.
Sementara itu I Wayan Sudhirta dan Ray Rangkuty berharap pansus tidak masuk angin yakni tidak menerima suap. “Yang jelas, kalau pansus gagal, maka rakyat akan kepung DPR. Padahal hanya dua masalah century ini, yaitu pengucuran dana negara itu legal atau ilegal dan kedua, kemana saja dana Rp 6,7 triliun mengalir? DPR akan menang dengan eksekutif jika berani menyatakan bahwa bailout century itu menyalahi aturan dan UU,”kata Ray Rangkuty.
